Category: Hukum

HukumNasional

PERADAH BALI USUL PEMECAH ANTREAN, POS KESEHATAN DAN DESAK APARAT TINDAK TEGAS PENIMBUN BBM

Admin

Dewan Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Bali (DPP Peradah Indonesia Bali) atau Peradah Bali memberikan respons resmi terkait kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Bali selama beberapa hari terakhir.  Kondisi ini dilaporkan menyebabkan lonjakan antrean dan penutupan SPBU karena kehabisan stok. Di tengah situasi darurat ini, Peradah Bali menyoroti pentingnya penanganan yang cepat, transparansi publik, pengawasan ketat, serta pemeliharaan rasa solidaritas menyama braya. Peradah Bali menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali yang bergerak cepat dalam menenangkan masyarakat dan mengantisipasi dampak kelangkaan BBM. Langkah Pemprov Bali yang menjelaskan…

HukumNasional

Pembongkaran Jaringan Mafia Tanah Berkedok Sertifikat Palsu: Kerugian Warga Mencapai Puluhan Miliar Rupiah

Admin

Pihak kepolisian Republik Indonesia kembali berhasil membongkar kasus kriminalitas terorganisasi berskala besar yang melibatkan jaringan mafia tanah antarwilayah. Kasus yang mendadak viral di berbagai lini masa media sosial ini mencuat setelah aparat menangkap komplotan yang menggunakan modus operandi pemalsuan dokumen otentik. Tidak tanggung-tanggung, jaringan ini secara spesifik mengincar sertifikat hak milik (SHM) tanah milik warga, khususnya kelompok lansia, untuk kemudian digandakan menjadi dokumen palsu dan dijadikan sebagai agunan atau jaminan pinjaman ilegal ke berbagai lembaga perbankan serta koperasi simpan pinjam. Berdasarkan laporan hasil investigasi kepolisian, modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tergolong sangat rapi dan sistematis. Anggota jaringan ini…

HukumTeknologi

Waspada Evolusi Kejahatan Siber: Modus Penipuan APK Viral Kini Memanfaatkan Teknologi AI

Admin

Kasus kejahatan siber di Indonesia kembali memasuki babak baru yang meresahkan dan viral di berbagai platform media sosial. Setelah sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan modus penipuan berkedok file berekstensi .APK yang menyamar sebagai undangan pernikahan digital, kurir paket, hingga tagihan BPJS, kini para pelaku penipuan (scammer) dilaporkan telah memperbarui taktik mereka. Mengikuti tren teknologi tahun 2026, para pelaku mulai mengintegrasikan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk memanipulasi korban secara psikologis, membuat pesan penipuan terlihat jauh lebih personal, rapi, dan sulit dibedakan dari pesan instansi resmi. Berdasarkan laporan kepolisian dan analisis dari para pakar keamanan siber, modus operandi baru ini memanfaatkan teknologi AI…

Hukum

Ceramah Viral, Jusuf Kalla Minta Maaf dan Klarifikasi ke Publik

Admin

Jakarta — Jusuf Kalla menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait ceramahnya yang viral di media sosial. Ceramah tersebut sebelumnya menuai berbagai reaksi dari masyarakat karena dianggap menyinggung isu sensitif. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar serta memberikan pemahaman utuh terkait isi ceramah yang dimaksud. Dalam penjelasannya, Jusuf Kalla menyebut bahwa ceramah tersebut disampaikan dalam konteks kegiatan keagamaan di lingkungan kampus. Ia menegaskan bahwa materi yang dibahas berfokus pada upaya perdamaian dan penyelesaian konflik, bukan untuk menyinggung pihak tertentu. Namun, potongan video yang beredar di media sosial dinilai tidak menggambarkan keseluruhan isi ceramah secara utuh. Ia juga menjelaskan bahwa…

Hukum

Aksi Maling Motor di Duren Sawit Gagal, Pelaku Todongkan Pistol ke Sekuriti

Admin

Jakarta — Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, tepatnya di area permukiman sekitar Jalan Pendidikan. Pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang mencoba membawa kabur motor milik warga pada pagi hari. Namun, aksi tersebut berhasil dipergoki oleh petugas keamanan (sekuriti) yang sedang berpatroli di lokasi kejadian. Saat kepergok, pelaku sempat berusaha melarikan diri sambil tetap mencoba membawa kendaraan curian tersebut. Sekuriti yang mengetahui kejadian itu langsung melakukan pengejaran dan sempat terjadi upaya penghadangan. Dalam situasi tersebut, pelaku justru mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah sekuriti sambil mengancam agar bisa meloloskan diri. Meski sempat diancam…

Hukum

KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku Mulai 2 Januari 2026

Admin

Jakarta – Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini menandai berakhirnya penggunaan KUHP lama peninggalan era kolonial Belanda yang telah digunakan selama puluhan tahun. KUHP dan KUHAP baru tersebut sebelumnya telah disahkan dan melalui masa transisi selama tiga tahun untuk memberi waktu sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat. Pemerintah menyatakan aturan baru ini dirancang untuk menyesuaikan sistem hukum pidana nasional dengan nilai Pancasila, HAM, dan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Sejumlah pasal dalam KUHP baru menjadi sorotan publik karena dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.…

HukumOpiniPolitik

Pemerintah Gencar Berantas Korupsi (Kata Spanduknya)

Admin

Oleh Ari Aksamil Kalau pemerintah bikin lomba bikin spanduk antikorupsi, mungkin Indonesia sudah juara dunia. Dari instansi kecil sampai lembaga besar, semua berlomba-lomba pasang banner bertuliskan “Stop Korupsi!”Font tebal, warna merah, ukuran jumbo pokoknya meyakinkan banget. Tapi sayangnya, yang meyakinkan itu cuma desainnya.Karena kenyataannya, kasus korupsi masih muncul kayak episode sinetron: nggak abis-abis, penuh plot twist, pemerannya muter-muter, dan ending-nya bisa ditebak. Tiap ada kasus baru, masyarakat cuma bisa geleng-geleng sambil bilang:“Spanduknya makin banyak, korupsinya makin kreatif.” Kenapa Korupsi Susah Hilang? 1. Integritas Lemah, Godaan Anggaran KuatBanyak pejabat idealis hanya di awal. Begitu lihat anggaran besar, prinsip langsung goyah dengan…

HukumNasionalPolitik

Dampak Korupsi Bukan Cuma Uang, Tapi Nyawa Keadilan dan Masa Depan Indonesia

Admin

Oleh Aryo Chandra Ray Hash Kebenaran dibungkam, keadilan ditutup-tutupi. Semua dibayar tunai. Korupsi itu Bukan Urusan Mereka, Tapi Urusan Kita Sering kesal lihat jalan cepat rusak? Anak susah dapat fasilitas sekolah yang bagus? Itu semua karena korupsi. Uang yang seharusnya untuk rakyat malah masuk kantong pejabat. Ini dia 4 kerusakan besar yang kita rasakan akibat korupsi: 1. Dampak Ekonomi: Kita Semua Ikut Miskin Uang triliunan yang seharusnya buat subsidi atau pembangunan penting, malah digarong. Akibatnya, negara jadi “bokek”. Uang pembangunan dipotong. Hasilnya, jalan, jembatan, atau gedung cepat rusak. Kita harus bayar pajak lagi buat perbaikan! Lapangan Kerja Susah: Investor asing…

HukumNasionalOpiniPendidikanPolitik

Dari Kantor ke Kantong: Cerita Lama tentang Korupsi yang Belum Tamat

Admin

Oleh Nazwa Alfira Di atas kertas, Indonesia punya banyak aturan dan lembaga buat berantas korupsi. Tapi realitanya, kasus baru tetap aja bermunculan. Dari proyek fiktif sampai mark-up anggaran, semua berujung ke satu hal: duit rakyat pindah halus dari kantor ke kantong. Jadi wajar kalau banyak yang bilang, korupsi di negeri ini udah kayak budaya yang susah banget dihapus. Kenapa Korupsi Susah Banget Hilang? Banyak orang bilang korupsi terjadi karena dua hal: kesempatan dan niat. Ketika seseorang punya kekuasaan tapi minim integritas, dan sistem pengawasan longgar, maka peluang penyalahgunaan jabatan terbuka lebar. Di sisi lain, budaya masyarakat yang permisif terhadap praktik…

HukumOpiniPendidikan

Pengakuan Hukum Internasional

Admin

Nama                       : Mut MainahNIM                         : 231011500011Program Studi         : Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanFakultas                   : Keguruan dan Ilmu PendidikanPerguruan Tinggi    : Universitas PamulangMata Kuliah            : Hukum InternasionalDosen Pengampu    : Bapak Herdi Wisman Jaya, S.Pd., M.H Prolog Pengakuan dalam hukum internasional merupakan isu fundamental dan salah satu aspek yang paling sarat dengan kompleksitas, baik secara yuridis maupun politis. Secara klasik, Pengakuan Negara didefinisikan sebagai tindakan formal yang mengonfirmasi bahwa suatu entitas telah memenuhi kriteria kenegaraan, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933 (yaitu: wilayah permanen, penduduk tetap, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain). Namun, di panggung global yang dinamis, esensi pengakuan seringkali terperangkap…