Dewan Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Bali (DPP Peradah Indonesia Bali) menyampaikan pandangan resmi terkait dinamika pemberitaan mengenai kehadiran Anggota DPD RI asal Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, dalam acara Miss Equality World 2026 di Bangkok, Thailand.
Peradah Bali menegaskan bahwa fokus perhatian organisasi tidak berada pada aspek kehidupan pribadi, pilihan, maupun identitas para peserta kegiatan tersebut. Peradah Bali menghormati hak asasi, harkat, dan martabat setiap manusia.
Sikap yang diambil Peradah Bali murni berfokus pada kejelasan batas representasi serta penggunaan identitas Bali dan agama Hindu di panggung publik, khususnya dalam forum internasional.
Berdasarkan informasi yang berkembang, Arya Wedakarna menyampaikan bahwa kehadirannya dalam acara tersebut berkapasitas pribadi dan berkaitan dengan kelembagaan Hindu Center of Indonesia, bukan sebagai Anggota DPD RI yang mewakili Bali. Di sisi lain, Badan Kehormatan DPD RI juga dikabarkan tengah meninjau aspek protokoler dan kedudukan yang melekat pada jabatan publik tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Peradah Bali, Dr. I Nengah Nuarta, S.H., M.H., menilai masyarakat Bali dan umat Hindu berhak mendapatkan kejelasan yang proporsional mengenai kapasitas representasi yang digunakan.
“Kami menghormati setiap individu dengan segala latar belakangnya. Namun, ketika seseorang tampil di panggung publik dengan membawa—atau dipersepsikan membawa—nama Bali dan Hindu, ada tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan nilai-nilai adat, budaya, serta aspirasi masyarakat yang diwakilinya,” ujar Nengah Nuarta.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Bidang Hukum dan Advokasi DPP Peradah Bali, I Kadek Windu Darmajaya, S.AP., menggarisbawahi pentingnya kejelasan mandat agar tidak menimbulkan bias penafsiran di tengah masyarakat.
“Pertanyaan mendasarnya adalah dalam kapasitas apa beliau hadir dan apakah ada mandat kelembagaan dari masyarakat Bali maupun umat Hindu? Batas antara ranah pribadi dan representasi publik ini harus makin jelas agar tidak timbul persepsi bahwa tindakan individu serta-merta mencerminkan sikap kolektif masyarakat Bali,” tegas Windu.
Bagi Peradah Bali, identitas Bali dan Hindu bukan sekadar simbolis atau lekat pada atribut personal, melainkan tatanan nilai, adat, tradisi, dan etika yang diwariskan secara turun-temurun. Penggunaannya di ruang publik internasional membutuhkan kehati-hatian dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
Imbauan untuk Pejabat Publik
Ketua DPP Peradah Bali, Ida Bagus Mahendra Sada Prabhawa, S.Ak., M.M menekankan bahwa peristiwa ini hendaknya dijadikan momentum refleksi bersama bagi para pejabat publik asal Bali, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Kami mengajak seluruh wakil rakyat dan pejabat publik dari Bali untuk senantiasa menjaga marwah serta ajegnya budaya Bali yang dijiwai agama Hindu dalam setiap aktivitas publik. Keterbukaan terhadap perkembangan dunia adalah hal yang positif, tetapi harus tetap berjalan seiring dengan penguatan jati diri dan etika kebudayaan kita,” ungkap Gusde Mahendra
Ia menambahkan, Peradah Bali tidak bermaksud membatasi hak sipil maupun ruang gerak pribadi siapa pun. Pernyataan ini disampaikan tanpa tendensi diskriminasi, kebencian, ataupun penghakiman terhadap pihak manapun, melainkan sebagai ruang dialog yang konstruktif dan dewasa.
Peradah Bali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat keharmonisan sosial, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, serta bersama-sama menjaga marwah kebudayaan Bali dan agama Hindu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
