JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terkait kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyelesaikan berbagai regulasi pendukung agar kebijakan dapat diterapkan tepat waktu.
“Tadi melaporkan kepada Bapak Presiden terkait rencana implementasi devisa hasil ekspor yang akan berlangsung mulai 1 Juni mendatang,” ujar Airlangga kepada awak media usai rapat.
Selain implementasi kebijakan DHE, pemerintah juga menyiapkan mekanisme ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menurut Airlangga, sejumlah aturan pendukung dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan sedang difinalisasi sebelum kebijakan resmi berjalan.
“Berbagai instrumen regulasi sedang disiapkan dan ditargetkan selesai sebelum 1 Juni,” katanya.
Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha guna memastikan seluruh pihak memahami kebijakan baru tersebut.
Airlangga meminta investor dan pelaku usaha tidak khawatir terhadap implementasi kebijakan itu. Ia memastikan kegiatan ekspor tetap dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah beroperasi.
“Seluruh ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan existing,” ujarnya.
Ia menjelaskan nantinya akan ada mekanisme pelaporan kepada Danantara untuk penyempurnaan sistem dalam beberapa bulan pertama pelaksanaan.
Selain membahas kebijakan ekspor, pemerintah turut menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Salah satu kebijakan yang dibahas adalah perpanjangan skema work from home (WFH) selama dua bulan ke depan serta penyiapan berbagai insentif ekonomi guna mendorong pertumbuhan pada kuartal kedua tahun ini.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan ekonomi ke depan dalam situasi global yang belum stabil, termasuk kelanjutan work from home untuk dua bulan mendatang,” kata Airlangga.
Pemerintah menilai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat cadangan devisa dalam negeri, serta mempertahankan kepercayaan pelaku usaha dan investor.
