Belakangan ini media sosial ramai membandingkan rencana kenaikan pendapatan anggota DPR dengan nasib tenaga pendidik setelah viralnya video pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat membahas tantangan finansial yang dihadapi pemerintah dalam memenuhi tuntutan soal gaji tenaga pendidik di Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) ITB pada 7 Agustus 2025.
Masyarakat dibuat geram lantaran usulan kenaikan gaji anggota DPR yang disebabkan adanya perubahan sistem pemberian fasilitas, dari rumah dinas menjadi tunjangan uang sewa rumah senilai Rp50 juta per bulan. Hal ini dianggap tidak wajar ditengah kondisi masyarakat kesulitan mencari pekerjaan.
Wakil Ketua Umum DPN Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia), Made Bryan Pasek Mahararta menyesalkan cara berpikir para anggota DPR yang tidak mempunyai empati atau kepedulian terhadap situasi bangsa saat ini.
“Kisruh kenaikan gaji DPR ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh para pejabat kita gagal paham. Ditengah sulitnya masyarakat mencari pekerjaan, justru anggota DPR minta tunjangan fasilitas yang berlebih”, ungkapnya.
Menurut pemuda asal Buleleng yang akrab disapa Ibenk ini menerangkan seharusnya DPR bisa berfungsi sebagai pengawas penggunaan anggaran bukan menjadi ajang untuk mencari kesempatan memperkaya diri sendiri. Bahkan, jika dihadapkan pada persoalan pendidikan misalnya, Ia menerangkan bahwa kondisi guru honorer di daerah masih banyak yang kondisinya memprihatinkan.
Mereka bekerja dengan dedikasi tinggi, namun gajinya sangat minim dan tidak sebanding dengan beban kerja. Rata-rata guru honorer di Indonesia menerima pendapatan jauh di bawah upah minimum regional (UMR). Bahkan, 74% guru honorer memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan dan 20,5% di antaranya berpenghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan.
Kondisi tersebut memaksa banyak guru honorer untuk mencari pekerjaan tambahan, sehingga akan berdampak pada kualitas pendidikan. Belum lagi soal kesenjangan sarana prasarana dan akses pendidikan yang tidak merata.
Seperti diketahui, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran berupa tunjangan rumah bagi anggota DPR sebesar Rp 50juta per bulan. Disaat masyarakat bersusah payah agar bisa bertahan hidup, pejabatnya secara terang-terangan meminta kenaikan gaji untuk dirinya sendiri.
Untuk itu, Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi diri dengan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana. “Tentu ini menjadi ujian nasionalisme pemerintah sebagai seorang patriot bangsa, saya yakin Presiden akan berpihak pada rakyat”, tegasnya.
