Penulis: Fajar alamin
JAKARTA, 25 Juni 2026 – Terkait dinamika penyampaian pendapat di ruang publik yang belakangan ini menjadi sorotan, Ganjar Pranowo menyampaikan pandangannya mengenai cara menyikapi aksi demonstrasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah maupun para pemangku kebijakan tidak boleh secara gegabah melabeli setiap aksi demonstrasi sebagai “gerakan bayaran” atau aksi yang ditunggangi kepentingan tertentu.
Pernyataan ini merupakan respons terhadap narasi yang sebelumnya dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait aksi unjuk rasa. Ganjar menilai bahwa pelabelan tersebut berisiko mencederai esensi demokrasi dan hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi.
“Kita harus menghormati mereka yang turun ke jalan untuk menyampaikan pendapat. Janganlah kita menganggap semua demo itu bayaran. Ada aspirasi yang tulus, ada kegelisahan masyarakat yang memang perlu didengar dan direspons dengan bijak oleh pemerintah,” ujar Ganjar.
Menurut Ganjar, setiap aksi massa merupakan bentuk partisipasi publik yang sah dalam sistem demokrasi di Indonesia. Ia menekankan bahwa daripada menuduh adanya motif di balik aksi tersebut, pihak otoritas seharusnya lebih fokus pada upaya mendengarkan substansi tuntutan yang dibawa oleh para demonstran.
“Jika ada aspirasi, dialoglah yang dikedepankan. Jika masyarakat sampai harus turun ke jalan, itu artinya ada saluran komunikasi yang tersumbat atau ada kebijakan yang memang dirasakan tidak berpihak kepada mereka. Justru, kewajiban kita adalah membuktikan bahwa pemerintah responsif terhadap keluhan rakyat,” tambahnya.
Ganjar mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan ruang dialog yang terbuka, di mana perbedaan pendapat dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sebagai ancaman yang harus dicurigai motifnya.
Di tengah situasi nasional yang memerlukan koordinasi dan ketenangan, Ganjar berharap seluruh pihak dapat menahan diri dari narasi-narasi yang dapat memecah belah dan menurunkan martabat rakyat yang tengah menggunakan hak konstitusionalnya.
